ACTIVITIES & IMPACT

Dicari: Konsultan Penyusunan Revisi Kedua Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Posted Under


Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) banyak menelurkan berbagai kebijakan yang mendorong debirokratisasi dan penyederhanaan layanan adminduk, baik dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Surat Edaran. Salah satu yang fenomenal adalah Permendagri 9 Tahun 2016 yang memungkinkan pencatatan kelahiran dilakukan dengan mengisi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kebenaran kelahiran dan kebenaran (pasangan) suami istri bagi pemohon yang tidak dapat menunjukkan keterangan lahir dan bukti perkawinan. Permendagri ini terbukti efektif meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional. Melalui SE 471 Tahun 2016 Kemendagri juga mendorong kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempercepat penerbitan KTP-el dan akta kelahiran. Untuk mendorong pemanfaatan akta kelahiran, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Terakhir, Kemendagri menerbitkan Permendagri 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang mendorong pemangkasan waktu penerbitan dokumen kependudukan jauh lebih singkat (24 jam) dari yang diperkenan oleh UU yang mengamanatkan waktu penerbitan hingga 14 hari kerja. Berbagai perubahan-perubahan ini pun dirasa penting masuk menjadi bagian dari revisi UU Adminduk. Dengan mempertimbangkan kebutuhan di tingkat nasional, tuntutan internasional dan berbagai perubahan kebijakan yang terjadi, Pokja Identitas Hukum akan melakukan kajian mengenai revisi kedua UU Adminduk. Untuk kebutuhan tersebut, Pokja membutuhkan tenaga konsultan untuk membantu menyusun masukan terhadap revisi UU Adminduk yang akan disampaikan Pokja kepada pemerintah maupun DPR.

Tujuan kajian revisi kedua UU Adminduk adalah memberi masukan kepada pemerintah/ DPR mengenai pokok-pokok pikiran/pasal dalam UU Adminduk yang perlu mengalami perubahan dengan mempertimbangkan bukti ilmiah terkini, praktik-praktik baik yang telah dilaksanakan di tingkat daerah, kebutuhan nasional, tuntutan internasional dan berbagai perubahan kebijakan yang terjadi. Untuk menghasilkan rumusan yang komprehensif, proses penyusunan revisi akan melibatkan pengambil keputusan terkait, masyarakat sipil, akademisi, praktisi dan juga penyelenggara layanan administrasi kependudukan di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

 

Untuk memenuhi tujuan di atas, Konsultan akan menghasilkan:

1. Naskah Akademis Revisi Kedua UU Administrasi Kependudukan yang berisi kajian mengenai urgensi melakukan revisi;

2. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun berdasarkan hasil diskusi dengan pengambil kebijakan terkait, masyarakat sipil, akademisi, praktisi dan penyelenggara layanan administrasi kependudukan di berbagai kabupaten/kota di Indonesia;

3. Menulis policy brief Revisi Kedua UU Adminduk sebagai bahan melakukan lobby, advokasi dan kampanye.

Periode Pekerjaan : Mei – September 2018

 

Kualifikasi Konsultan

1. Konsultan memiliki latar berlakang Ilmu Hukum, diutamakan latar belakang kekhususan Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Perundang-Undangan;

2. Konsultan memiliki pengalaman dalam merancang/merumuskan peraturan perundang-undangan (di tingkat Nasional atau Daerah);

3. Pemahaman terhadap isu Administrasi Kependudukan akan menjadi nilai lebih. Catatan tambahan : Dalam melakukan kajian, Konsultan dibantu seorang asisten yang akan melakukan riset dan menyediakan seluruh informasi yang diperlukan. Asisten diusulkan oleh Konsultan dan akan menjadi bagian tim kerja kajian revisi kedua UU Adminduk dengan kontrak terpisah.

Persyaratan dokumen lamaran:

- Surat Pengantar

- CV Konsultan & Asisten Konsultan

- foto copy KTP Konsultan & Asisten Konsultan

- Contoh dokumen naskah akademik/DIM/policy brief yang pernah disusun

 

Seluruh persyaratan dokumen dikirimkan ke puskapa@puskapa.org, cc putriamanda@puskapa.org, paling lambat hari Senin, 21 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.