Melindungi Anak dalam Sistem Peradilan

Anak-anak bisa berhadapan dengan sistem peradilan saat menjadi korban, tersangka, saksi, atau pihak dalam perkara pidana maupun perdata. Perlindungan hukum bagi anak, mulai dari bagaimana hukum dirancang sampai dengan ditegakkan, harus berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak yang diperkuat dengan bukti ilmiah tentang karakteristik dan akar masalah serta apa yang efektif dan tidak untuk mengatasinya.

Saat ini Indonesia telah memiliki UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Beberapa hal yang digarisbawahi dalam UU SPPA untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan anak adalah penerapan penahanan dan penjatuhan pidana penjara pada ABH harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya diversi dalam setiap tahap peradilan pidana telah dilakukan, pendampingan hukum berkualitas bagi anak, serta rehabilitasi dan reintegrasi menyeluruh bagi anak korban maupun pelaku.

Setelah enam tahun UU SPPA diterbitkan, implementasi sistem peradilan pidana anak masih menemui banyak persoalan, antara lain belum rampungnya regulasi pendukung UU SPPA, fasilitas dan sumberdaya yang belum memadai untuk pelaksanaan diversi dan reintegrasi, minimnya mekanisme alternatif penangkapan dan penahanan anak, serta tidak terpantaunya layanan dan pemenuhan hak anak sebagai korban. Upaya untuk memperbarui KUHP juga terus dilakukan. Namun, RKUHP yang telah disusun saat ini juga masih berpotensi mengkriminalisasi dan mendiskriminasi anak.

Learning Series kali ini akan mengulas secara dalam perkembangan sistem peradilan anak dalam konteks global dan Indonesia dari berbagai perspektif; memaparkan tantangan, peluang serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem peradilan anak; sejauh mana layanan, SDM dan regulasi yang ada sudah menjawab kebutuhan dalam implementasi sistem peradilan pidana bagi anak dan dapat membantu pembuat kebijakan dan penyedia layanan dalam menyusun kebijakan dan program layanan yang lebih inklusif dan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak.