Kebijakan Hukum Pidana Vs. Kebijakan Perlindungan Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) muncul sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam kontak dengan hukum. Namun, keberadaan ini juga tergantung pada kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dalam UU SPPA, Diversi penahanan terhadap anak, atau usaha untuk menghindari anak dari proses peradilan, hanya dapat diterapkan untuk kasus-kasus hukuman di bawah 7 tahun, sementara banyak tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun yang dilakukan oleh anak-anak. Dengan kondisi ini, UU SPPA tidak dapat diterapkan kepada kelompok tersebut. UU SPPA adalah hukum formal, yang pelaksanaannya juga sangat tergantung pada bahan kebijakan hukum pidana yang ada di KUHP dan hukum pidana lainnya. Oleh karena itu, seminar ini membahas tentang pemetaan kebijakan pidana Indonesia yang berpotensi menghambat pemenuhan tujuan dan upaya untuk menerapkan Hukum UU SPPA dan Perlindungan Anak.