Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF serta berbagai Kementerian/Lembaga salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyusun Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak 2022-2026 (Peta Jalan SPPA) yang memuat strategi serta sasaran kerja lintas sektor. Harapannya Peta Jalan SPPA akan semakin memperkuat SPPA dalam memberikan perlindungan kepada ABH secara komprehensif dan responsif.
Peta Jalan ini menjadi sangat penting dan relevan, karena merupakan upaya multisektoral dengan melibatkan instansi terkait di tingkat nasional dan daerah serta masyarakat sipil untuk mendukung kesadaran, upaya dan peran dalam memberikan perlindungan serta hak dan kewajiban bagi ABH, demi mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030 dan Indonesia Emas Tahun 2045.
