Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia yang berjudul “Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.
Dokumen ini memaparkan temuan-temuan kunci dari kajian dan secara khusus menguraikan rekomendasi kebijakan untuk Pemasyarakatan yang menaungi setidaknya peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta berbagai bentuk turunannya yang memiliki kekhususan untuk Anak.
