Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia yang berjudul “Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.
Rekomendasi kebijakan ini secara khusus menguraikan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam mengelola kebijakan dan pelaksanaan program perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
