Mewujudkan Keadilan yang Memulihkan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pendekatan rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dinilai terbukti memberikan efek positif bagi anak dibandingkan dengan pendekatan penghukuman.
Pendekatan rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dinilai terbukti memberikan efek positif bagi anak dibandingkan dengan pendekatan penghukuman.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF menyusun rekomendasi kebijakan ini
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menjadi prioritas dalam Rencana Program Jangka
Amicus Curiae ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap proses penggalian nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dilakukan oleh para
Amicus Curiae ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap proses penggalian nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dilakukan oleh para
Infografik ini menyajikan ringkasan dari dokumen Peta Jalan Penguatan SPPA 2023-2027 yang diterbitkan oleh Bappenas, serta didukung oleh PUSKAPA, UNICEF
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF serta berbagai Kementerian/Lembaga salah
Laporan studi ini ditulis oleh IJRS, ICJR, dan PUSKAPA sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Penelitian ini
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (UU SPPA) adalah upaya negara untuk melindungi anak dari pemenjaraan. Namun, seperti apa situasinya sekarang? Apakah
Membangun manusia, apalagi yang toleran, dimulai dari menyediakan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya orang dalam kebijakan publik. Sayangnya, apa yang dianggap
Terburu-buru Mengesahkan RKUHP akan Menyengsarakan Puluhan Juta Anak dan Rakyat Indonesia